Tantangan dan Solusi Dalam Monitoring DPS Pada Laznas : Studi Analisis Peraturan Zakat

Abstract

Pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait interpretasi dan implementasi UU Zakat (UU No. 23 Tahun 2011), efektivitas peraturan menteri agama, dan koordinasi antara Baznas dan lembaga zakat. Masalah ini mencakup ketidakjelasan regulasi, ketidaksesuaian kebijakan, serta kurangnya sinergi antara lembaga terkait, yang menghambat efektivitas pengawasan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam pengelolaan zakat, menganalisis solusi yang mungkin, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah dan manajemen zakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi dokumentasi dan analisis kritis. Data dikumpulkan dari literatur, laporan tahunan, dokumen resmi, serta peraturan terkait seperti UU Zakat, peraturan menteri agama, dan peraturan Baznas. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi isu-isu dalam regulasi, kompetensi DPS, dan dukungan dari lembaga zakat. Penelitian ini menemukan bahwa tantangan utama terletak pada interpretasi regulasi, implementasi yang tidak konsisten, dan koordinasi yang kurang antara lembaga zakat. Solusi yang direkomendasikan meliputi revisi regulasi untuk meningkatkan kejelasan hukum, kolaborasi dengan pihak eksternal untuk memperkaya pengawasan, dan penerapan teknologi modern untuk efisiensi monitoring. Rekomendasi untuk pemerintah dan Baznas termasuk penguatan kapasitas dan independensi Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta peningkatan transparansi melalui teknologi. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat dan manfaatnya bagi masyarakat.