REVIEW PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DISEBABKAN PENIPUAN PADA PENGADILAN AGAMA

Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung

  • Andi Iswandi Institut PTIQ Jakarta, Indonesia
Keywords: Pembatalan Perkawinan, Pengadilan Agama, KHI, Undang-undang Perkawinan

Abstract

Perkawinan sebagai ikatan yang kokoh antara dua anak manusia untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun, bila perkawinan yang telah dilaksanakan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan maka tentu ini akan  batal demi hukum. Penelitian dengan pendekatan  yuridis empiris integrasi yuridis sosiologis ini bertujuan menganalisis secara yuridis faktor pembatalan pernikahan yang disebabkan adanya penipuan, kemudian menganalisis faktor poligami yang disembunyikan termasuk kategori penipuan dan menganalisis dasar keputusan hakim membatalkan perkawinan yang disebabkan penipuan.  Penelitian ini sampai pada kesimpulan: Pertama, faktor penyebab pembatalan pernikahan: hubungan mahram, pernikahan saat belum tamyiz, penipuan dari segi mahar dan pihak yang melangsungkan pernikahan, murtad, cacat fisik, suami terputus sumber nafkah. Kedua, penipuan identitas dalam Islam merupakan upaya kebohongan untuk menyembunyikan kekurangan dalam diri seseorang. Ketiga, hakim pengadilan agama Bandung melakukan penyelesaian perkara pembatalan perkawinan yang disebabkan penipuan identitas dengan langkah: (1) pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama setempat; (2) hakim melakukan panggilan untuk persidangan dengan terlebih dahulu mengusahakan upaya perdamaian kepada pihak yang berperkara; (3) hakim memutus perkara dengan berlandaskan pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1975, pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

References

Brinig, Margaret F, and Michael V. Alexeev. 1995. “Fraud in Courtship: Annulment and Divorce.” European Journal of Law and Economics 2(1): 45–62. https://link.springer.com/article/10.1007%252FBF01540823.
Dirgantari, Larasati Putri. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Akibat Hukumnya (Studi Di Pengadilan Agama Malan).” Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum 26(6): 103–11.
Haryanti, Amelia. 2017. “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 4(2): 121.
Iswandi, Andi. 2014. “Penerapan Konsep Tasyir Dalam Sistem Ekonomi Islam.” Ahkam 14(2141): 245–52.
———. 2021. “Reorientasi Hukum Keluarga Islam Perspektif Para Guru Besar UIN Di Indonesia.” 01(01): 1–12.
Latifah, Fitri, and Rusdi Lubis. 2019. “Digitalization of ZISWAF Development in Indonesia.” In Proceedings of the 1st Conference on Islamic Finance and Technology, Sidoarjo: EAI Research Meets Innovation. https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.21-9-2019.2293962.
Lubis, Rusdi Hamka. 2020. “Critic: Poverty in Indonesia and the Solution of Islam in the Welfare of the People’s Economy.” Academia Edu. https://www.academia.edu/download/57206189/Critic_of_Poverty_in_Indonesia_and_the_Solution_of_Islam_in_the_welfare_.pdf.
Lubis, Rusdi Hamka, and Fitri Nur Latifah. 2019. “Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh Dan Wakaf Di Indonesia.” Perisai : Islamic Banking and Finance Journal 3(1): 45–56.
Muzammil, Iffah. 2019. Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam. 1st ed. Tangerang: Tira Smart.
Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2019. “Hukumnya Menipu Suami Untuk Dinikahi.” Konsultasi Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d9aa41967fb4/hukumnya-menipu-calon-suami-agar-dinikahi/.
Roihan A. Rasyid. 1992. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali.
Sucahyo, Nurhadi. 2020. “Cerai Di Masa Pandemi, Ditahan PSBB, Didorong Ekonomi.” VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/cerai-di-masa-pandemi-ditahan-psbb-didorong-ekonomi-/5578035.html (November 28, 2021).
Syuhud, A. Fatih. 2014. Merajut Rumah Tangga Bahagia. Jakarta: Pondok Pesantren Al-Khoirot.
Takariawan, Cahyadi. 2015. “Di Indonesia, 40 Perceraian Setiap Jam!” kompasiana.com. https://www.kompasiana.com/pakcah/54f357c07455137a2b6c7115/di-indonesia-40-perceraian-setiap-jam.
Vanneman, Harry W. 1925. “Annulment of Marriage for Fraud.” Journal of the State Bar Association 9(6): 498–517. https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/mnlr9&div=42&id=&page=.
Published
2021-12-15